Tunggakan listrik warga Jayapura capai Rp 52 miliar – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comManajemen PLN area Jayapura mengungkapkan jumlah tunggakan rekening pelanggan di area kerja tersebut mencapai Rp 52 miliar dan didominasi oleh pelanggan umum.

“Jumlah tunggakan tersebut didominasi pelanggan umum yang persentasenya mencapai 80 persen,” ujar Manajer PLN Area Jayapura, John Yarangga seperti ditulis Antara Jayapura, Selasa (14/2).

Pihaknya terus mencoba menggunakan cara persuasif hingga melakukan bongkar kotak meter kepada pelanggan yang mempunyai tunggakan di atas tiga bulan, namun ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan sehingga membuat hal tersebut sulit dilakukan.

“Ada pelanggan yang jumlah tunggakannya mencapai 77 lembar, ada faktor sosial yang kami pertimbangkan hingga akhirnya tunggakan pelanggakan tersebut tinggal 12 lembar,” kata dia.

Yarangga akan terus mengarahkan para pelanggan untuk mengganti meter listriknya menjadi prabayar agar jumlah tunggakan bisa terus ditekan. Mengenai jumlah tunggakan jenis pelanggan lain, dia memandang hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena pelunasannya hanya menunggu proses pembayaran saja.

“Kalau di pemerintahan jumlah tunggakan mencapai Rp 4 miliar, tapi itu karena DIPA mereka belum turun, nanti pasti tetap dibayar,” katanya lagi.

Kini di wilayah kerja Area Jayapura, PLN memiliki 159 ribu pelanggan dengan daya puncak mencapai 60 MW, sedangkan daya mampu yang dimiliki kini adalah 80 MW. [idr]

Topik berita Terkait:
  1. PLN
  2. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Kejati DKI terima SPDP terkait kasus makar Firza Husein – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comKejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Firza Husein terkait kasus dugaan makar. Saat ini, Firza masih mendekam di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok.

“Diluruskan ya, kami baru terima SPDP soal kasus makar sedangkan pornografi belum kita terima,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejagung, Waluyo kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Petugas Polda Metro Jaya menangkap Firza Husein terkait dugaan upaya makar di rumah keluarganya Jalan Makmur Jakarta Timur pada Selasa (31/1) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Iya tadi pagi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto di Jakarta, Selasa.

Pengacara Firza, Aldwin Rahadian mempertanyakan langkah polisi menangkap kliennya tersebut.

Aldwin mengungkapkan sejumlah polisi mendatangi rumah keluarga Firza dan menunjukkan surat penangkapan terhadap kliennya itu. Selanjutnya, petugas membawa Firza didampingi pengacara ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Aldwin menuturkan selama ini Firza kooperatif menjalani dan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan upaya makar itu. Polisi juga tengah menangani kasus terkait Firza Husein dugaan foto bermuatan pornograsi yang tersebar melalui pesan singkat (whatsapp). [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Firza Husein
  2. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Golkar yakin landasan hukum Ahok jadi gubernur DKI lagi kuat – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comFraksi Partai yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah di antaranya PKB, Golkar, PDIP, PPP, NasDem, dan Hanura mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket atas pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki T Purnama ( Ahok). Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai, tidak ada indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Mendagri dengan mengangkat kembali Ahok.

“Kami dari fraksi pemerintah menganggap bahwa keputusan dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Pak Basuki merupakan keputusan yang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dikaitkan dengan UU Pemda,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

“Kata kuncinya adalah berkaitan dengan tuntutan minimal 5 tahun atau tuntutan maksimal 5 tahun. Setelah kami seksama pelajari apa yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kami merasa landasan hukum yang dipakai Mendagri sudah cukup sehingga dasar hukumnya cukup kuat,” sambungnya.

Agus berujar, fraksi pemerintah sepakat menyediakan forum bagi empat fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra yang mengusulkan hak angket untuk meminta penjelasan Mendagri tentang pengaktifan kembali Ahok. Forum tersebut akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RPD) Komisi II.

“Kami sudah sepakat sebagai fraksi pemerintah untuk kita siapkan forumnya dalam forum komisi II,” terangnya.

Fraksi pemerintah mendukung niat baik Mendagri yang berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa soal pemberhentian kepala daerah. Langkah ini, kata Agus, dapat membantu mengurai masalah tafsir hukum pemberhentian Ahok yang telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

“Ada niat baik dari pemerintah, inisiatif dari pemerintah agar hal ini tidak berlarut-larut maka kita semua sudah tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri, sudah datang ke MA untuk meminta fatwa kepada otoritas lembaga kekuasaan peradilan tertinggi di indonesia berkaitan polemik dari tafsir UU tersebut,” terang dia.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada fraksi pengusul angket untuk bersedia menunggu fatwa MA terkait keputusan Mendagri belum memberhentikan Ahok.

“Kami dari fraksi pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk menunggu seperti apa fatwa dari MA. Apapun fatwa yamg dilakukan otoritas tertinggi peradilan sebaiknya kita laksanakan,” ungkapnya.

MA sendiri tampaknya tidak ingin masuk dalam polemik ini. Ketua MA Hatta Ali mengatakan polemik pemberhentian Ahok seharusnya bisa dibahas secara internal di Kementerian Dalam Negeri dengan staf bagian hukum. Agus menyarankan agar MA membuat keterangan tertulis soal fatwa itu sesuai dengan permintaan Mendagri.

“Saya enggak tahu, enggak ada yamg dengar. Kami belum dengar. Pak Mendagri minta fatwa atas dasar tertulis, jawaban MA kita harapkan ada hitam di atas putihnya,” paparnya.

Dalam pertemuan ini, PAN tidak hadir. PAN disebut sebagai salah satu fraksi yang ikut mendukung hak angket. Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat memastikan PAN tidak akan membelot dan akan menolak hak angket.

“Pasti lah. Partai-partai pendukung pemrintah. Saya pastikan itu,” klaim Viktor.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto menegaskan, tidak ingin berspekulasi apakah bisa menggagalkan usulan angket tersebut saat rapat paripurna. Mengingat, jumlah dukungan dari fraksi pemerintah cukup untuk menolak usulan tersebut apabila dilakukan voting. PDIP akan mengutamakan musyawarah kepada fraksi pengusul agar membatalkan angket.

“Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita musyawarah,” pungkas Utut. [rnd]

Topik berita Terkait:
  1. Hak Angket Ahok
  2. Ahok
  3. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Meski libur, Pemprov Jabar minta pelayanan publik tetap normal – ArenaDewa.com

ArenaDewa.comPemprov Jabar mengeluarkan surat edaran terkait hari libur nasional saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 pada Rabu (15/2). Meski sudah ditetapkan sebagai libur nasional pelayanan publik di Jabar harus tetap berjalan.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, meski Presiden Joko Widodo menetapkan pada 15 Februari sebagai libur nasional namun khusus di Jawa Barat untuk satuan kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, air minum, listrik, perhubungan dan lainnya tetap harus berjalan normal.

“Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” kata Iwa di Bandung, Senin (13/2).

Iwa mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya sudah diserahkan pada Bupati dan Wali Kota di daerah masing-masing. Surat edaran itu merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Februari 2017 Nomor B/9/M.KT.02/2017 hal Pelaksanaan Hari Libur.

Dia menyatakan, libur nasional dimaksudkan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Barat dalam menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Sehingga tidak ada alasan warganya yang memiliki hak suara, khususnya di Cimahi, Bekasi dan Kota Tasikmalaya untuk datang ke TPS.

“Diminta untuk mendorong masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 untuk memanfaatkan hak pilihnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” paparnya.

Pihaknya juga mengingatkan, supaya para pimpinan instansi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pemantauan selama hari libur dan mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [noe]

Salam Admin ArenaDewa :

Lelah diperiksa 5 jam, Munarman minta pemeriksaan dilanjut besok – ArenaDewa.com

ArenaDewa.comJuru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman selesai diperiksa penyidik Polda Bali terkait kasus fitnah terhadap pecalang. Dia diperiksa selama lima jam hari ini yang akhirnya didampingi pengacaranya, dan pemeriksaan terhadap dirinya akan dilanjutkan Rabu (14/2) pukul 10.00 WITA.

Penyidik juga menyampaikan terkait pemeriksaan lanjutan kepada salah satu pengacara Munarman, Rizal Ramly yang kantornya beralamat di Kuta, Bali.

Munarman yang mengenakan jaket kulit warna hitam itu, turun dari lantai dua ruang Direskrimsus Polda Bali sekitar pukul 22.35 WITA, Selasa (13/2) di Denpasar.

“Maaf ya tidak bisa komentar dulu. Besok saja ya, besok masih datang lagi,” singkat Zulfikar Ramly kuasa hukum Munarman saat menuruni tangga.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Bali Kombes Pol Kenedy juga tidak begitu banyak bicara terkait proses pemeriksaan selama lebih dari 5 jam di ruangannya terkait kasus dugaan Fitnah terhadap pecalang yang dilontarkan oleh Munarman.

“Hanya ada sedikit perbedaan berupa pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Mengenai pertanyaan saya tidak bisa jelaskan di sini karena pemeriksaan kali sudah masuk ke materi perkara yang sebenarnya,” ujarnya.

Kenedy juga belum bisa melakukan penahanan terhadap Munarman. “Sudahlah besok saja. Pokoknya besok,” singkatnya.

“Pastinya dia kelelahan dan minta agar pemeriksaan dilanjutkan besok. Oke kawan-kawan besok saja saya lanjutkan dan jelaskan,” ucapnya sambil berlalu memasuki mobil pribadinya di depan lobby. [ded]

Ini perbandingan lengkap dana Kampanye Agus, Ahok dan Anies – ArenaBerita.com

Ini perbandingan lengkap dana Kampanye Agus, Ahok dan Anies – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menerima laporan dana kampanye dari ketiga pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta periode 2017-2022. Dari data diperoleh, tercatat ketiga pasangan calon masing-masing menerima dana sumbangan kampanye di atas Rp 60 Miliar.

“Pada dasarnya, seluruh pasangan calon penerimaan sumbangan dana kampanyenya di atas Rp 60 Miliar,” terang Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar kepada awak media saat berada di kantor KPUD DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (12/2).

Untuk pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, lanjutnya, sumbangan dana kampanye yang diperoleh sebesar Rp 68.967.750.000. Sedangkan jumlah dana pengeluaran sebesar, Rp 68.953.462.051.

“Pasangan nomor urut satu, penerimaan dana kampanye sebesar Rp 68.967.750.000. Kemudian pengeluaran total adalah Rp 68.953.462.051. Sehingga saldo yang ada di rekening khusus mereka Rp 1.984.949 dan Rp 12.303.000,” jelas Dahlia.

Sedangkan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat tercatat memperoleh dana sumbangan sebesar Rp 60.190.360.025. Jumlah pengeluaran kampanye pasangan petahana ini sebesar Rp 53.696.961.113.

“Pasangan nomor urut dua, total penerimaan sejumlah Rp 60.190.360.025. Kemudian total pengeluaran sejumlah Rp 53.696.961.113. Saldo per tanggal 10 februari yang mereka laporkan sejumlah Rp 6.493.398.912,” ujarnya.

Sementara itu, untuk paslon nomor urut tiga Anies BaswedanSandiaga Uno, tercatat memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163. Untuk jumlah pengeluaran selama kampanye, pasangan ini menghabiskan sebesar Rp 64.719.656.703.

“Pasangan Anies-Sandi mereka total penerimaan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163, sedangkan pengeluarannya sebesar Rp 64.719.656.703. Sehingga saldo di rekening mereka sebesar Rp 88.234.163 dan di rekening khusus masih tersisa Rp 465.630.297,” tandasnya.

Terkait sisa dana kampanye masing-masing calon, KPU meminta kepada ketiga pasangan calon agar menyimpan terlebih dahulu sisa dana tersebut sambil menunggu audit dan keputusan lebih lanjut dari KPUD DKI Jakarta.

“Seluruh pasangan calon ada sisa dana kampanye yang memang secara peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana memperlakukan sisa dana kampanye,” kata KPU.

Namun KPUD akan mengaudit apakah ada dana tersebut berasal dari pihak yang identitasnya tidak jelas. Atau dari pencucian uang, atau dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

“Maka sumbangan itu sebenarnya akan dinyatakan tidak sah, sehingga harus dikembalikan ke negara,” jelasnya. [ian]

11 Desa di Kabupaten Bogor terisolir, tak dilewati angkot – Arenaberita.com

11 Desa di Kabupaten Bogor terisolir, tak dilewati angkot – Arenaberita.com

Arenaberita.comGuna mempermudah dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di daerah terisolir namun masuk dalam kawasan strategis, Pemkab Bogor memberikan bantuan 11 unit angkutan umum jenis minibus ke 11 desa yang ada di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan bantuan mobil angkutan tersebut merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai sarana transportasi kendaraan yang tidak ada angkutan trayek, dan juga membuka daerah yang terisolir.

“Sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di beberapa desa yang sesungguhnya masuk kawasan strategis, namun belum memiliki trayek angkutan umum dan juga digunakan para anak untuk bersekolah serta mengangkut hasil pertanian,” kata Nurhayanti, Kamis (9/2).

Ia menjelaskan, angkutan tersebut nantinya dikelola desa yang sudah berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pihaknya juga menjamin, masyarakat yang hendak memanfaatkan angkutan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan ekonomi tidak dipungut biaya.

“Nanti angkutan tersebut dikelola oleh Bumdes di desa masing-masing dan masyarakat yang mengunakan angkutan tersebut tidak dikenakan biaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Edi Wardani mengatakan pihaknya akan menambah mobil angkutan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor.

“Program pembagian 11 unit angkutan desa ini rencananya akan terus dilakukan secara merata di seluruh desa. Tahap pertama untuk 11 desa dulu, yang kemudian kita akan evaluasi terkait keberadaan angkutan tersebut efektif atau tidak agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pihaknya berjanji akan terus melakukan pengawasan dan perdampingan terkait bantuan 11 unit minibus di 11 desa itu. Adapun penerima sebelas desa tersebut yakni Desa Kiara Pandak, Desa Cisarua, Desa Cileksa, Desa Pasir Mandang, Desa Kiara Sari yang ada di Kecamatan Sukajaya, sedangkan Desa Benteng, Desa Tegal Waru di Kecamatan Ciampea, Desa Purasari dan Desa Pabangbong Kecamatan Leuwiliang, Desa Banyu Asih Kecamatan Cigudeg, Desa Sirna Rasa Kecamatan Tanjung Sari.

“Saya harap jangan sampai angkutan ini digunakan untuk kepentingan politik, baik itu kampanye atau operasional partai tertentu,” pungkasnya. [cob]

Posko FPI Dilempari Bom Molotov – Arenaberita.com

arenaberita – Sekretaris jenderal Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamukmin mengatakan, rumah Wawan juga merupakan posko FPI. Ia menduga pelaku pelemparan bom molotov tersebut adalah seorang komunis.

“FPI kan garda terdepan memerangi komunis, kemungkaran, aliran sesat, penistaan agama, ya biasa kalau teror-teror itu ditujukan langsung kepada FPI sendiri,” ujar Novel saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).

Novel menuturkan, setidaknya sudah ada tiga kasus pelemparan bom molotov yang dialamatkan kepada FPI. Novel pun tak heran karena ormasnya tersebut getol memerangi kebangkitan paham komunis di Indonesia.

“Kalau untuk bom molotov sudah tiga kali. Pertama di posko DPC FPI Pasar Rebo, kemudian Posko di Cimanggis Depok, kemudian ini majelis taklim ustaz nih. Dilempar cuma gara-gara ustaz ini simpati dengan perjuangan FPI malah dilemparin gitu,” ucapnya.

Menurut Novel, pihaknya saat ini sedang meningkatkan kewaspadaan dan memperketat penjagaan posko-posko dan rumah pentolan FPI untuk mengantisipasi kejadian serupa. “Memang sudah difungsikan setiap anggota FPI untuk mengawal kiai dan ustaz-ustaz gitu, memang tugas kita,” kata Novel.

FPI Ngotot Unjuk Rasa pada 11 Februari Meski Polisi Sudah Mengancam – Arenaberita.com

arenaberita – Meski polisi ancam akan membubarkan, Front Pembela Islam tegaskan tetap berpartisipasi pada unjuk rasa 11 Februari 2017.
Forum Umat Islam telah melayangkan surat pemberitahuan yang isinya, bakal menggelar aksi jalan sehat #Spirit212 tegakkan Al Maidah. Titik aksi dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.

Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam Jakarta, Habib Novel Bamukmin menegaskan, aksi tetap dilakukan, meski ada imbauan dari kepolisian akan dibubarkan.
Novel mempertanyakan, alasan kepolisian melarang aksi unjuk rasa. Novel mengatakan, Minggu tenang jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017, berlangsung pada 12-14 Februari.

“Kita akan tetap laksanakan. Alasan polisi apaan? Kan’ bukan hari kerja. Alasan polisi apaan? Dan kita bukan untuk daripada dukung mendukung, kecuali jika kita pendukung salah satu calon, boleh (polisi bubarkan),” ujar Novel saat dihubungi, Selasa (7/2/2017).

Novel menambahkan, FUI berhak menyelenggarakan aksi tersebut karena dilindungi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
Novel memastikan, aksi tersebut juga merupakan aksi damai dan tidak akan mengganggu masyarakat.

“Justru kita turun aksi sesuai dengan konstitusi negara dan kita aksi pun super damai,” ucap Novel.

Aksi 112 diselenggarakan untuk mengingatkan agar penegak hukum menegakkan keadilan dalam kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Yang tidak diperbolehkan adalah dukung mendukung, dan itu baru jadi urusan polisi. Tapi kan kita hanya aksi mengingatkan, mengawal, menjaga ulama, membela ulama, minta ditegakkan keadilan,” ucap Novel.

Sebelumnya, ada larangan dari kepolisian untuk menggelar aksi pada Sabtu (11/2/2017). Pihak kepolisian tak mengizinkan atau tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Hal itu didasari informasi yang diterima kepolisian dari intelijen.

“Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu,” Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan di lingkungan lapangan Time Futsal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Wiranto Bakal Lakukan Hal Ini Jika Aksi FPI Ngotot Demo 112 Tetap Berlangsung – Arenaberita.com

arenaberita – Menurut dia, aksi yang berlangsung saat masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada DKI itu menyalahi aturan.

“Yang pasti bahwa Minggu tenang itu tidak ada lagi diizinkan lagi pengerahan massa di tempat umum,” ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/2/2017).

Wiranto mengaku, apabila masyarakat akan tetap melakukan unjuk rasa, aparat akan melakukan penindakan.

“Jadi jangan disalahkan aparat keamanan yang kita salahkan adalah ke yang melanggar hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar informasi, adanya ajakan melakukan unjuk rasa yang dinamai dengan Aksi Bela Ulama. Rencana aksi tersebut akan dilakukan 11, 12 dan 15 Februari.

Adapun 39 organiasi kemasyarakatan (ormas) berserta Front Pembela Islam (FPI) akan melakukan unjuk rasa. Sementara tema unjuk rasa itu adalah ‘Umat Musliim Wajib Memilih Pemimpin Muslim dan Umat Muslim Haram Memilih Pemimpin Nonmuslim (Haram)’.

Sekjen Majelis Syuro DPD FPI DKI Novel Bamukmin memastikan aksi 112 akan berjalan super damai. Dia mengatakan pada Sabtu (11/2) mendatang hanya merupakan silaturahmi dari 2 aksi sebelumnya.

“Ini momennya jalan santai, artinya ajang silaturahmi yang betul-betul kita aksi super super super damai,” kata Novel di Gedung MUI, Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Novel mengatakan aksi yang akan digelar itu nantinya hanya berisi orasi biasa. Namun massa yang akan hadir diperkirakan tidak akan sebanyak aksi 212 lalu.