Tunggakan listrik warga Jayapura capai Rp 52 miliar – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comManajemen PLN area Jayapura mengungkapkan jumlah tunggakan rekening pelanggan di area kerja tersebut mencapai Rp 52 miliar dan didominasi oleh pelanggan umum.

“Jumlah tunggakan tersebut didominasi pelanggan umum yang persentasenya mencapai 80 persen,” ujar Manajer PLN Area Jayapura, John Yarangga seperti ditulis Antara Jayapura, Selasa (14/2).

Pihaknya terus mencoba menggunakan cara persuasif hingga melakukan bongkar kotak meter kepada pelanggan yang mempunyai tunggakan di atas tiga bulan, namun ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan sehingga membuat hal tersebut sulit dilakukan.

“Ada pelanggan yang jumlah tunggakannya mencapai 77 lembar, ada faktor sosial yang kami pertimbangkan hingga akhirnya tunggakan pelanggakan tersebut tinggal 12 lembar,” kata dia.

Yarangga akan terus mengarahkan para pelanggan untuk mengganti meter listriknya menjadi prabayar agar jumlah tunggakan bisa terus ditekan. Mengenai jumlah tunggakan jenis pelanggan lain, dia memandang hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena pelunasannya hanya menunggu proses pembayaran saja.

“Kalau di pemerintahan jumlah tunggakan mencapai Rp 4 miliar, tapi itu karena DIPA mereka belum turun, nanti pasti tetap dibayar,” katanya lagi.

Kini di wilayah kerja Area Jayapura, PLN memiliki 159 ribu pelanggan dengan daya puncak mencapai 60 MW, sedangkan daya mampu yang dimiliki kini adalah 80 MW. [idr]

Topik berita Terkait:
  1. PLN
  2. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Kejati DKI terima SPDP terkait kasus makar Firza Husein – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comKejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Firza Husein terkait kasus dugaan makar. Saat ini, Firza masih mendekam di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok.

“Diluruskan ya, kami baru terima SPDP soal kasus makar sedangkan pornografi belum kita terima,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejagung, Waluyo kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Petugas Polda Metro Jaya menangkap Firza Husein terkait dugaan upaya makar di rumah keluarganya Jalan Makmur Jakarta Timur pada Selasa (31/1) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Iya tadi pagi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto di Jakarta, Selasa.

Pengacara Firza, Aldwin Rahadian mempertanyakan langkah polisi menangkap kliennya tersebut.

Aldwin mengungkapkan sejumlah polisi mendatangi rumah keluarga Firza dan menunjukkan surat penangkapan terhadap kliennya itu. Selanjutnya, petugas membawa Firza didampingi pengacara ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Aldwin menuturkan selama ini Firza kooperatif menjalani dan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan upaya makar itu. Polisi juga tengah menangani kasus terkait Firza Husein dugaan foto bermuatan pornograsi yang tersebar melalui pesan singkat (whatsapp). [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Firza Husein
  2. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Golkar yakin landasan hukum Ahok jadi gubernur DKI lagi kuat – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comFraksi Partai yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah di antaranya PKB, Golkar, PDIP, PPP, NasDem, dan Hanura mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket atas pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki T Purnama ( Ahok). Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai, tidak ada indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Mendagri dengan mengangkat kembali Ahok.

“Kami dari fraksi pemerintah menganggap bahwa keputusan dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Pak Basuki merupakan keputusan yang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dikaitkan dengan UU Pemda,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

“Kata kuncinya adalah berkaitan dengan tuntutan minimal 5 tahun atau tuntutan maksimal 5 tahun. Setelah kami seksama pelajari apa yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kami merasa landasan hukum yang dipakai Mendagri sudah cukup sehingga dasar hukumnya cukup kuat,” sambungnya.

Agus berujar, fraksi pemerintah sepakat menyediakan forum bagi empat fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra yang mengusulkan hak angket untuk meminta penjelasan Mendagri tentang pengaktifan kembali Ahok. Forum tersebut akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RPD) Komisi II.

“Kami sudah sepakat sebagai fraksi pemerintah untuk kita siapkan forumnya dalam forum komisi II,” terangnya.

Fraksi pemerintah mendukung niat baik Mendagri yang berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa soal pemberhentian kepala daerah. Langkah ini, kata Agus, dapat membantu mengurai masalah tafsir hukum pemberhentian Ahok yang telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

“Ada niat baik dari pemerintah, inisiatif dari pemerintah agar hal ini tidak berlarut-larut maka kita semua sudah tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri, sudah datang ke MA untuk meminta fatwa kepada otoritas lembaga kekuasaan peradilan tertinggi di indonesia berkaitan polemik dari tafsir UU tersebut,” terang dia.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada fraksi pengusul angket untuk bersedia menunggu fatwa MA terkait keputusan Mendagri belum memberhentikan Ahok.

“Kami dari fraksi pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk menunggu seperti apa fatwa dari MA. Apapun fatwa yamg dilakukan otoritas tertinggi peradilan sebaiknya kita laksanakan,” ungkapnya.

MA sendiri tampaknya tidak ingin masuk dalam polemik ini. Ketua MA Hatta Ali mengatakan polemik pemberhentian Ahok seharusnya bisa dibahas secara internal di Kementerian Dalam Negeri dengan staf bagian hukum. Agus menyarankan agar MA membuat keterangan tertulis soal fatwa itu sesuai dengan permintaan Mendagri.

“Saya enggak tahu, enggak ada yamg dengar. Kami belum dengar. Pak Mendagri minta fatwa atas dasar tertulis, jawaban MA kita harapkan ada hitam di atas putihnya,” paparnya.

Dalam pertemuan ini, PAN tidak hadir. PAN disebut sebagai salah satu fraksi yang ikut mendukung hak angket. Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat memastikan PAN tidak akan membelot dan akan menolak hak angket.

“Pasti lah. Partai-partai pendukung pemrintah. Saya pastikan itu,” klaim Viktor.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto menegaskan, tidak ingin berspekulasi apakah bisa menggagalkan usulan angket tersebut saat rapat paripurna. Mengingat, jumlah dukungan dari fraksi pemerintah cukup untuk menolak usulan tersebut apabila dilakukan voting. PDIP akan mengutamakan musyawarah kepada fraksi pengusul agar membatalkan angket.

“Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita musyawarah,” pungkas Utut. [rnd]

Topik berita Terkait:
  1. Hak Angket Ahok
  2. Ahok
  3. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Ini perbandingan lengkap dana Kampanye Agus, Ahok dan Anies – ArenaBerita.com

Ini perbandingan lengkap dana Kampanye Agus, Ahok dan Anies – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menerima laporan dana kampanye dari ketiga pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta periode 2017-2022. Dari data diperoleh, tercatat ketiga pasangan calon masing-masing menerima dana sumbangan kampanye di atas Rp 60 Miliar.

“Pada dasarnya, seluruh pasangan calon penerimaan sumbangan dana kampanyenya di atas Rp 60 Miliar,” terang Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar kepada awak media saat berada di kantor KPUD DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (12/2).

Untuk pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, lanjutnya, sumbangan dana kampanye yang diperoleh sebesar Rp 68.967.750.000. Sedangkan jumlah dana pengeluaran sebesar, Rp 68.953.462.051.

“Pasangan nomor urut satu, penerimaan dana kampanye sebesar Rp 68.967.750.000. Kemudian pengeluaran total adalah Rp 68.953.462.051. Sehingga saldo yang ada di rekening khusus mereka Rp 1.984.949 dan Rp 12.303.000,” jelas Dahlia.

Sedangkan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat tercatat memperoleh dana sumbangan sebesar Rp 60.190.360.025. Jumlah pengeluaran kampanye pasangan petahana ini sebesar Rp 53.696.961.113.

“Pasangan nomor urut dua, total penerimaan sejumlah Rp 60.190.360.025. Kemudian total pengeluaran sejumlah Rp 53.696.961.113. Saldo per tanggal 10 februari yang mereka laporkan sejumlah Rp 6.493.398.912,” ujarnya.

Sementara itu, untuk paslon nomor urut tiga Anies BaswedanSandiaga Uno, tercatat memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163. Untuk jumlah pengeluaran selama kampanye, pasangan ini menghabiskan sebesar Rp 64.719.656.703.

“Pasangan Anies-Sandi mereka total penerimaan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163, sedangkan pengeluarannya sebesar Rp 64.719.656.703. Sehingga saldo di rekening mereka sebesar Rp 88.234.163 dan di rekening khusus masih tersisa Rp 465.630.297,” tandasnya.

Terkait sisa dana kampanye masing-masing calon, KPU meminta kepada ketiga pasangan calon agar menyimpan terlebih dahulu sisa dana tersebut sambil menunggu audit dan keputusan lebih lanjut dari KPUD DKI Jakarta.

“Seluruh pasangan calon ada sisa dana kampanye yang memang secara peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana memperlakukan sisa dana kampanye,” kata KPU.

Namun KPUD akan mengaudit apakah ada dana tersebut berasal dari pihak yang identitasnya tidak jelas. Atau dari pencucian uang, atau dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

“Maka sumbangan itu sebenarnya akan dinyatakan tidak sah, sehingga harus dikembalikan ke negara,” jelasnya. [ian]

Posko FPI Dilempari Bom Molotov – Arenaberita.com

arenaberita – Sekretaris jenderal Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamukmin mengatakan, rumah Wawan juga merupakan posko FPI. Ia menduga pelaku pelemparan bom molotov tersebut adalah seorang komunis.

“FPI kan garda terdepan memerangi komunis, kemungkaran, aliran sesat, penistaan agama, ya biasa kalau teror-teror itu ditujukan langsung kepada FPI sendiri,” ujar Novel saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).

Novel menuturkan, setidaknya sudah ada tiga kasus pelemparan bom molotov yang dialamatkan kepada FPI. Novel pun tak heran karena ormasnya tersebut getol memerangi kebangkitan paham komunis di Indonesia.

“Kalau untuk bom molotov sudah tiga kali. Pertama di posko DPC FPI Pasar Rebo, kemudian Posko di Cimanggis Depok, kemudian ini majelis taklim ustaz nih. Dilempar cuma gara-gara ustaz ini simpati dengan perjuangan FPI malah dilemparin gitu,” ucapnya.

Menurut Novel, pihaknya saat ini sedang meningkatkan kewaspadaan dan memperketat penjagaan posko-posko dan rumah pentolan FPI untuk mengantisipasi kejadian serupa. “Memang sudah difungsikan setiap anggota FPI untuk mengawal kiai dan ustaz-ustaz gitu, memang tugas kita,” kata Novel.

FPI Ngotot Unjuk Rasa pada 11 Februari Meski Polisi Sudah Mengancam – Arenaberita.com

arenaberita – Meski polisi ancam akan membubarkan, Front Pembela Islam tegaskan tetap berpartisipasi pada unjuk rasa 11 Februari 2017.
Forum Umat Islam telah melayangkan surat pemberitahuan yang isinya, bakal menggelar aksi jalan sehat #Spirit212 tegakkan Al Maidah. Titik aksi dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.

Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam Jakarta, Habib Novel Bamukmin menegaskan, aksi tetap dilakukan, meski ada imbauan dari kepolisian akan dibubarkan.
Novel mempertanyakan, alasan kepolisian melarang aksi unjuk rasa. Novel mengatakan, Minggu tenang jelang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017, berlangsung pada 12-14 Februari.

“Kita akan tetap laksanakan. Alasan polisi apaan? Kan’ bukan hari kerja. Alasan polisi apaan? Dan kita bukan untuk daripada dukung mendukung, kecuali jika kita pendukung salah satu calon, boleh (polisi bubarkan),” ujar Novel saat dihubungi, Selasa (7/2/2017).

Novel menambahkan, FUI berhak menyelenggarakan aksi tersebut karena dilindungi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
Novel memastikan, aksi tersebut juga merupakan aksi damai dan tidak akan mengganggu masyarakat.

“Justru kita turun aksi sesuai dengan konstitusi negara dan kita aksi pun super damai,” ucap Novel.

Aksi 112 diselenggarakan untuk mengingatkan agar penegak hukum menegakkan keadilan dalam kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Yang tidak diperbolehkan adalah dukung mendukung, dan itu baru jadi urusan polisi. Tapi kan kita hanya aksi mengingatkan, mengawal, menjaga ulama, membela ulama, minta ditegakkan keadilan,” ucap Novel.

Sebelumnya, ada larangan dari kepolisian untuk menggelar aksi pada Sabtu (11/2/2017). Pihak kepolisian tak mengizinkan atau tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Hal itu didasari informasi yang diterima kepolisian dari intelijen.

“Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu,” Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan di lingkungan lapangan Time Futsal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Wiranto Bakal Lakukan Hal Ini Jika Aksi FPI Ngotot Demo 112 Tetap Berlangsung – Arenaberita.com

arenaberita – Menurut dia, aksi yang berlangsung saat masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada DKI itu menyalahi aturan.

“Yang pasti bahwa Minggu tenang itu tidak ada lagi diizinkan lagi pengerahan massa di tempat umum,” ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/2/2017).

Wiranto mengaku, apabila masyarakat akan tetap melakukan unjuk rasa, aparat akan melakukan penindakan.

“Jadi jangan disalahkan aparat keamanan yang kita salahkan adalah ke yang melanggar hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar informasi, adanya ajakan melakukan unjuk rasa yang dinamai dengan Aksi Bela Ulama. Rencana aksi tersebut akan dilakukan 11, 12 dan 15 Februari.

Adapun 39 organiasi kemasyarakatan (ormas) berserta Front Pembela Islam (FPI) akan melakukan unjuk rasa. Sementara tema unjuk rasa itu adalah ‘Umat Musliim Wajib Memilih Pemimpin Muslim dan Umat Muslim Haram Memilih Pemimpin Nonmuslim (Haram)’.

Sekjen Majelis Syuro DPD FPI DKI Novel Bamukmin memastikan aksi 112 akan berjalan super damai. Dia mengatakan pada Sabtu (11/2) mendatang hanya merupakan silaturahmi dari 2 aksi sebelumnya.

“Ini momennya jalan santai, artinya ajang silaturahmi yang betul-betul kita aksi super super super damai,” kata Novel di Gedung MUI, Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Novel mengatakan aksi yang akan digelar itu nantinya hanya berisi orasi biasa. Namun massa yang akan hadir diperkirakan tidak akan sebanyak aksi 212 lalu.

Warga Penjaringan mengeluh tak bisa mencoblos saat Pilgub DKI-ArenaBerita.com

Warga Penjaringan mengeluh tak bisa mencoblos saat Pilgub DKI-ArenaBerita.com

ArenaBerita.comWarga Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan tak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub DKI Jakarta 15 Februari 2017. Sebab masa berlaku KTP mereka telah habis. Hal itu disampaikan warga kepada cagubAnies Baswedan saat kampanye.

“Mau ikut nyoblos pak, tapi enggak punya KTP,” kata Iin saat Anies kampanye di RT 19/17, Kampung Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (6/2).

Kepada Anies, Iin menceritakan dirinya memiliki KTP yang masa berlakunya telah habis. Namun saat hendak memperpanjang sekaligus mengganti dengan KTP elektronik, petugas kelurahan tak bisa memperbaharui.

Mendengar keluhan Iin, Anies menyayangkan masih ada warga yang masih belum memiliki KTP sebagai salah satu syarat mencoblos. Anies mengatakan, masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Yang tidak punya KTP, tidak diberi KTP adalah pelanggaran hak politik dan Pemda DKI bertanggung jawab,” kata Anies.

Anies meminta Pemerintah Provinsi DKI menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sepekan. Sehingga warga yang tidak memiliki KTP bisa mencoblos pada 15 Februari.

“Kami akan bisa menuntut supaya warga Jakarta seluruhnya bisa diberi KTP karena mereka tidak bisa memperbaharui KTP,” kata Anies. [noe]

“Foto Mesum Firza Husein, Itu Benar” Kata Kapolada – Arenaberita.com

arenaberita – Iriawan menjelaskan, polisi melakukan pengusutan kasus yang diduga melibatkan Firza dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan cara scientific investigation atau investigasi secara ilmiah.

“Kita tak butuh pengakuan, yang penting nanti sesuai dengan scientific investigation, itu tidak bisa dibantah,” kata Iriawan saat menghadiri silatuhrami Kamtibmas di Warakas, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2017).

Iriawan mengatakan, berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah Firza pada Rabu (1/2/2017), penyidik menemukan beberapa kesamaan antara yang ditemukan di lapangan dengan yang ada di dalam video yang beredar.

“Dari fakta yang ada pun, adanya TV yang sama dengan yang ada di gambar, itu tak bisa dibantah. Ada meja yang sama itu juga tak bisa dibantah,” jelas Iriawan.

Menurut Iriawan, apa yang ditemukan pihaknya identik dengan apa yang tersebar di dalam video yang beredar di masyarakat.

“Ya, identik. Bukti-buktinya identik. Rumahnya identik. Tegelnya identik. Semua identik,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Firza Husein Angkat Bicara Soal Temuan Polisi – Arenaberita.com

arenaberita – Penasihat hukum Firza Husein, Aziz Yanuar, menanggapi isi video lanjutan yang mengesankan kecocokan foto lokasi-lokasi diduga Firza sedang bugil dengan foto-foto yang beredar di video viral pada situs baladacintarizieq. Dia menduga si pembuat video adalah orang yang dengan leluasa masuk ke rumah kliennya dan sempat menguasai ponsel kliennya.

“Kalaupun misalnya ada foto ubin, seprai, TV yang sama, menurut Anda, fotonya itu ada orang datang ke rumahnya (Firza) atau Bu Firza yang mungkin ambil foto kamar mandinya, TV-nya, seprainya? Kalau begitu, yang ke rumahnya kemarin-kemarin itu, yang foto-foto siapa?” ujar Aziz ketika dihubungi detikcom, Sabtu (4/4/2017).

 Aziz kembali menegaskan foto-foto syur diduga kliennya itu tidaklah benar dan mungkin hasil rekayasa. Dia berandai, seseorang mengambil foto-foto pribadi Firza dan mengedit sedemikian rupa dari yang memakai pakaian lengkap menjadi terlihat bugil.

“Misalnya ternyata memang Bu Firza, misalnya punya foto rumahnya dia, TV-nya dia, atau punya foto dia lagi di kamarnya (dalam kondisi) ada TV, ada itu, tapi dengan baju yang lengkap ya, terus diambil fotonya itu untuk diedit, direkayasa, bisa nggak? Kemungkinan bisa,” ucap Aziz.

Kecurigaan Aziz mengerucut pada pihak yang menguasai ponsel Firza Husein sejak tanggal 2 hingga 6 Desember 2016. Diketahui Firza Husein diamankan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2016 atas dugaan makar.

Meski statusnya tersangka, Firza tidak ditahan penyidik dengan alasan kooperatif saat itu.

“Yang ngambil fotonya itu siapa? Yang megang HP-nya dari tanggal 2 (Desember) sampai tanggal 6 (Desember) siapa? Orang bertanya-tanya, siapa yang ambil handphone-nya dari tanggal 2 sampai tanggal 6? Karena viralnya setelah itu (Firza diamankan polisi), kan?” kata Aziz.