Tunggakan listrik warga Jayapura capai Rp 52 miliar – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comManajemen PLN area Jayapura mengungkapkan jumlah tunggakan rekening pelanggan di area kerja tersebut mencapai Rp 52 miliar dan didominasi oleh pelanggan umum.

“Jumlah tunggakan tersebut didominasi pelanggan umum yang persentasenya mencapai 80 persen,” ujar Manajer PLN Area Jayapura, John Yarangga seperti ditulis Antara Jayapura, Selasa (14/2).

Pihaknya terus mencoba menggunakan cara persuasif hingga melakukan bongkar kotak meter kepada pelanggan yang mempunyai tunggakan di atas tiga bulan, namun ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan sehingga membuat hal tersebut sulit dilakukan.

“Ada pelanggan yang jumlah tunggakannya mencapai 77 lembar, ada faktor sosial yang kami pertimbangkan hingga akhirnya tunggakan pelanggakan tersebut tinggal 12 lembar,” kata dia.

Yarangga akan terus mengarahkan para pelanggan untuk mengganti meter listriknya menjadi prabayar agar jumlah tunggakan bisa terus ditekan. Mengenai jumlah tunggakan jenis pelanggan lain, dia memandang hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena pelunasannya hanya menunggu proses pembayaran saja.

“Kalau di pemerintahan jumlah tunggakan mencapai Rp 4 miliar, tapi itu karena DIPA mereka belum turun, nanti pasti tetap dibayar,” katanya lagi.

Kini di wilayah kerja Area Jayapura, PLN memiliki 159 ribu pelanggan dengan daya puncak mencapai 60 MW, sedangkan daya mampu yang dimiliki kini adalah 80 MW. [idr]

Topik berita Terkait:
  1. PLN
  2. Jakarta

Salam Admin ArenaDewa ;

Lelah diperiksa 5 jam, Munarman minta pemeriksaan dilanjut besok – ArenaDewa.com

ArenaDewa.comJuru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman selesai diperiksa penyidik Polda Bali terkait kasus fitnah terhadap pecalang. Dia diperiksa selama lima jam hari ini yang akhirnya didampingi pengacaranya, dan pemeriksaan terhadap dirinya akan dilanjutkan Rabu (14/2) pukul 10.00 WITA.

Penyidik juga menyampaikan terkait pemeriksaan lanjutan kepada salah satu pengacara Munarman, Rizal Ramly yang kantornya beralamat di Kuta, Bali.

Munarman yang mengenakan jaket kulit warna hitam itu, turun dari lantai dua ruang Direskrimsus Polda Bali sekitar pukul 22.35 WITA, Selasa (13/2) di Denpasar.

“Maaf ya tidak bisa komentar dulu. Besok saja ya, besok masih datang lagi,” singkat Zulfikar Ramly kuasa hukum Munarman saat menuruni tangga.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Bali Kombes Pol Kenedy juga tidak begitu banyak bicara terkait proses pemeriksaan selama lebih dari 5 jam di ruangannya terkait kasus dugaan Fitnah terhadap pecalang yang dilontarkan oleh Munarman.

“Hanya ada sedikit perbedaan berupa pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Mengenai pertanyaan saya tidak bisa jelaskan di sini karena pemeriksaan kali sudah masuk ke materi perkara yang sebenarnya,” ujarnya.

Kenedy juga belum bisa melakukan penahanan terhadap Munarman. “Sudahlah besok saja. Pokoknya besok,” singkatnya.

“Pastinya dia kelelahan dan minta agar pemeriksaan dilanjutkan besok. Oke kawan-kawan besok saja saya lanjutkan dan jelaskan,” ucapnya sambil berlalu memasuki mobil pribadinya di depan lobby. [ded]

Warga Penjaringan mengeluh tak bisa mencoblos saat Pilgub DKI-ArenaBerita.com

Warga Penjaringan mengeluh tak bisa mencoblos saat Pilgub DKI-ArenaBerita.com

ArenaBerita.comWarga Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan tak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub DKI Jakarta 15 Februari 2017. Sebab masa berlaku KTP mereka telah habis. Hal itu disampaikan warga kepada cagubAnies Baswedan saat kampanye.

“Mau ikut nyoblos pak, tapi enggak punya KTP,” kata Iin saat Anies kampanye di RT 19/17, Kampung Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (6/2).

Kepada Anies, Iin menceritakan dirinya memiliki KTP yang masa berlakunya telah habis. Namun saat hendak memperpanjang sekaligus mengganti dengan KTP elektronik, petugas kelurahan tak bisa memperbaharui.

Mendengar keluhan Iin, Anies menyayangkan masih ada warga yang masih belum memiliki KTP sebagai salah satu syarat mencoblos. Anies mengatakan, masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Yang tidak punya KTP, tidak diberi KTP adalah pelanggaran hak politik dan Pemda DKI bertanggung jawab,” kata Anies.

Anies meminta Pemerintah Provinsi DKI menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sepekan. Sehingga warga yang tidak memiliki KTP bisa mencoblos pada 15 Februari.

“Kami akan bisa menuntut supaya warga Jakarta seluruhnya bisa diberi KTP karena mereka tidak bisa memperbaharui KTP,” kata Anies. [noe]

Marbot masjid dan rohaniwan bakal gratis naik Transjakarta-ArenaBerita.com

ArenaBerita.comDirektur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan sebelum cuti Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama telah menginstruksikan perusahaan transportasi pemerintah provinsi DKI Jakarta itu untuk menyediakan tiket gratis bagi marbot (pengurus masjid). Program ini rencananya diperluas juga bagi rohaniwan.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Transjakarta saat ini sedang mendata marbot. “Saat ini sedang dalam tahap penyusunan untuk layanan gratis bagi marbot,” ujar Budi di Jakarta, Senin (6/2).

Penyediaan tiket gratis bagi Marbot masih mengalami hambatan karena datanya belum lengkap. Ia menambahkan tiket gratis bagi Marbot merupakan bentuk perhatian dan fasilitas pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Marbot merupakan pribadi yang berjasa, dan penuh pengabdian pelayanan,” tegasnya.

Budi mengharapkan keinginan mulia dengan menyediakan tiket gratis bagi Marbot bisa dirilis sesegera mungkin. Untuk menyediakan tiket gratis bagi Marbot, pihak Transjakarta sudah melakukan komunikasi dan dukungan dari SKPD pemerintah provinsi DKI khususnya Biro Perekonomian DKI Jakarta.

“Kami bangga dan senang bisa dilibatkan dalam program pemprov khususnya yang diberikan untuk mengapresiasi pengabdian Marbot,” katanya. [eko]

 Salam Agent ArenaDewa :

Potong bantuan ekonomi buat mantan napi, Firdaus ditangkap petugas – ArenaBerita.com

ArenaBerita.com – Polisi menangkap Ketua Yayasan Taratak Jiwa Hati Firdaus alias David (40) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mantan warga binaan Lapas Muaro Klas II A Padang.

“Yayasan ini bermitra dengan Dinas Sosial Kota Padang untuk menyalurkan bantuan ekonomi kreatif terhadap para mantan napi dan dia diduga memotong uang bantuan tersebut,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz seperti dilansir Antara, Jumat (3/2).

Ia menerangkan dugaan itu dilakukan pelaku sejak 2016 dalam program bantuan ekonomi kreatif bagi mantan napi tersebut. Dalam program tersebut, pelaku diduga melakukan pemotongan uang bantuan dari Dinas Sosial mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.

Ia mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya laporan dari pihak korban Doni Ronald (34) dan Nurmansyah (54) yang merasa dirugikan terkait dugaan pemotongan santunan itu.

Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi nomor 187/A/II/2017/SPKT Unit II Polresta Padang pada Kamis (2/2) Dari keterangan yang didapat dari korban, mereka berdua mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta dari program ini.

Namun pelaku sebagai pihak yang melakukan penyaluran bantuan diduga melakukan pemotongan uang tersebut. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku.

“Didukung bukti yang kuat, kami langsung menangkap pelaku di yayasan miliknya di Komplek Mukito Permai, Kecamatan Koto Tangah,” jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sebanyak Rp7,15 juta dan 46 buku tabungan Bank Mandiri atas nama korban.

Ia mengatakan tersangka akan dikenakan sanksi Pasal 8 Tindak pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan atau pasal 374 jo 372 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara.

Sementara Ketua Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Padang, AKBP Tommy Bambang Irawan mengatakan uang yang diduga dipotong itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa ada persetujuan dari mantan warga binaan.

“Ada sekitar 64 orang warga binaan yang ditangani oleh yayasan tersebut dalam penyaluran bantuan itu,” katanya. [msh]

Topik berita Terkait:
  1. Pungutan Liar
  2. Padang
  3. Jakarta

Disebut pakai ilmu hitam, canda Ahok ‘gue tiup nih kok gak melayang’ – ArenaBerita.com

ArenaBerita.com – Syamsu Hilal Chaniago, salah satu pelapor kasus dugaan penodaan agama, merasakan nuansa mistis ketika menjalani sidang kasus penistaan agama. Tersangka kasus tersebut, Basuki Tjahaja Purnama, tertawa terbahak-bahak saat dituding menggunakan ilmu hitam.

“Hebat dong. Gue tiup loh, ilmu hitam gue tinggi nih. Tapi kok enggak melayang ya,” kelakar Ahok, sapaan Basuki, di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (3/2).

Dia justru balik curiga ada pihak yang menyerangnya dengan ilmu hitam. Namun karena tidak mempan sehingga ada informasi atau berita yang menyatakan bahwa dirinya pengguna ilmu hitam.

Ahok mengungkapkan, kasus serupa juga pernah terjadi kala dirinya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Ada salah seorang pesaingnya yang mencoba menyerangnya menggunakan ilmu hitam, sayangnya cara tersebut sia-sia.

“Dulu ada lawan gue waktu calon Gubernur Bangka Belitung, dia dah keliling orang pakai ilmu hitam hantam gue, gak mempan, makanya dia bilang ilmu gue tinggi. Padahal ilmu gue cuma pasrah sama Tuhan,” tutup Ahok.

Sebelumnya, Syamsu Hilal Chaniago, merasakan nuansa mistis ketika menjalani sidang sebagai saksi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

“Ada yang aneh dalam persidangan, ada indikasi tim kuasa hukum Ahok menggunakan magic. Kita perhatikan ada satu orang yang selalu duduk di belakang saksi, selalu itu. Dan ada dua orang lagi kakek-kakek dan nenek-nenek,” ujar Syamsu ketika menghadiri acara diskusi bertajuk Akankah Ahok dipenjara di gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Syamsu juga mengungkapkan kejanggalan lain yang dirasakannya saat berada di ruang persidangan. Menurut pengamatannya, jaksa penuntut umum selalu mengantuk.

“Yang kemarin di sidang Ahok jaksa pada ngantuk, “kata dia.

Itu sebabnya, Syamsu sampai mendatangkan seorang ahli ruqyah bernama Ustaz Sahal untuk menangkal keanehan itu.

“Nah indikasinya kelihatan kemarin ada perubahan, ustaz Sahal mengatakan ada tiga orang, itu indikasinya,” kata Syamsu.

Syamsu mendatangkan ahli ruqyah agar jangan sampai hal-hal mistis mempengaruhi sikap jaksa dan hakim. [lia]

Salam Agent ArenaDewa :

Topik berita Terkait:
  1. Ahok Djarot
  2. Pilgub DKI
  3. Jakarta

Angka bunuh diri tinggi, Gunungkidul butuh dokter spesialis kejiwaan – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comAngka bunuh diri di Gunungkidul menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selama Januari 2017 saja, tercatat ada sekitar 6 orang tewas karena bunuh diri dengan cara gantung diri. Gangguan psikologis atau kejiwaan ditengarai menjadi penyebab terbanyak terjadinya kasus bunuh diri di Gunungkidul.

Menanggapi hal ini, Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) berani hidup. Satgas ini berkomitmen dan diberi tugas untuk menekan angka bunuh diri.

“Kita akan terus mengoptimalkan dan meningkatkan komitmen satgas berani hidup. Meskipun demikian, andil masyarakat juga diperlukan. Salah satunya adalah dengan memantau lingkungan sekitar, apakah ada potensi bunuh diri di wilayahnya. Cirinya adalah adanya orang depresi di sekitarnya,” kata Bandingah, Selasa (1/2).

Jika mengetahui ada warga sekitar yang depresi, segera untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Dokter di Puskesmas sudah mendapatkan pelatihan untuk penanganan kejiwaan.

“Sebenarnya Pemkab masih kekurangan dokter spesialis kejiwaan di Gunungkidul. Saat ini baru ada satu dokter spesialis kejiwaan di Gunungkidul. Dokter itu ditugaskan di RSUD Gunungkidul,” jelas Badingah.

Badingah menambahkan, Pemkab Gunungkidul berharap ada dokter spesialis kejiwaan yang mau ditempatkan di wilayah Gunungkidul dan sekitarnya. Harapannya, kata Badingah, semakin banyak dokter spesialis kejiwaan yang bekerja di Gunungkidul sehingga bisa melayani lebih banyak lagi warga dan mampu menekan angka bunuh diri.

Adapun kasus bunuh diri tahun 2016 sebanyak 30 orang tewas, dan 3 orang percobaan. Angka kasus bunuh diri di Gunungkidul rata-rata 25 orang pertahun.

Untuk data tertinggi kasus bunuh diri ada di 2012, yakni mencapai angka 39 orang. Kemudian jumlah tersebut turun pada 2013 menjadi 29 kasus. Tahun berikutnya, yaitu 2014 kembali turun menjadi 19 kasus dan tahun 2015 turun menjadi 28 kasus bunuh diri, dan 3 orang percobaan.

Nasabah KSP Pandawa geruduk rumah Nuryanto, sempat ada ketegangan – ArenaBerita.com

ArenaBerita.comLantaran uang belum juga dikembalikan, nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa menggeruduk rumah Nuryanto di Perumahan Palem Ganda Asri, Limo, Depok. Nuryanto merupakan pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa.

Para nasabah itu ingin bertemu dengan pendiri KSP Pandawa dan meminta uang dikembalikan. Sejak pagi hingga menjelang malam, para nasabah terus berdatangan.

Sempat terjadi ketegangan antara para nasabah dengan pengelola rumah yang dikontrak Salman Nuryanto. Pasalnya para nasabah diminta untuk meninggalkan rumah itu oleh pengelola.

Nasabah bersikukuh tinggal karena menunggu Nuryanto. Beruntung polisi cepat menanggulangi ketegangan itu. Situasi pun kembali kondusif.

Kemudian petugas meminta pihak pengelola rumah untuk memberikan penjelasan secara detail soal status rumah mewah yang pernah ditempati Nuryanto bersama keluarganya itu. Penjelasan tersebut dilakukan agar para nasabah tidak terus berdatangan ke rumah itu.

Pihak pengelola mengakui jika rumah itu sempat dikontrak Nuryanto sejak tiga tahun lalu. Namun mereka tak mengetahui aktifitas Nuryanto di rumah itu.

“Dia (Nuryanto) sudah ngontrak rumah ini dari tiga tahun lalu. Kebetulan kontraknya habis tanggal 2 Februari ini, makanya kami perlu menegaskan di sini bahwa rumah ini bukan milik Pak Nuryanto,” kata Samino, selaku pengelola, Rabu (1/2).

Lebih lanjut Samino menjelaskan, Nuryanto mengontrak rumah berlantai dua ini dengan harga Rp 40 juta per tahun. Di Perumahan Palem Ganda Asri sendiri, ada 44 rumah yang dikontrak para pengelola Pandawa Group.

“Selama ini pembayarannya tidak pernah bermasalah, termasuk Pak Nuryanto. Kalau yang lain belum habis masa kontraknya, jadi kami tidak mendatanginya,” ungkapnya.

Kapolsek Limo Kompol Imran Gultom yang datang ke lokasi mengatakan, kehadiran aparat kepolisian hanya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat semakin banyaknya para nasabah yang terus berdatangan.

Imran juga menegaskan, aparat kepolisian tidak akan bertindak sebagai negosiator.

“Jika ada yang merasa dirugikan, silakan melapor ke kantor polisi,” katanya.

Baca juga:
Kantor KSP Pandawa sepi, pengurus tempel pengumuman
Tak beroperasi lagi, kantor KSP Pandawa di Depok digaris polisi
OJK: Masih ada saja pendidikan S3 ikut investasi bodong
Sepanjang 2016, OJK menerima 801 laporan investasi bodong
Nasabah geruduk rumah pendiri KSP Pandawa minta dana dikembalikan
Baru satu nasabah melapor jadi korban penipuan Pandawa Grup
Pasutri ini sampai utang bank demi investasi di Pandawa

KPU bangun puluhan Rumah Pintar Pemilu sebagai pendidikan politik

ArenaDewa : Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat program Rumah Pintar Pemilu (RPP) guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pendidikan politik. Tahun 2016, KPU telah membangun rumah demokrasi tersebut di 9 provinsi dan sekitar 60 kabupaten dan kota. Untuk tahun ini, akan dibangun lebih banyak lagi rumah demokrasi yang sama.

“RPP ini kita bangun sebagai pusat informasi dan data pemilu. Sejak pertama kali dibangun hingga sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Tahun 2017 Sukoharjo melaunching terlebih dahulu,” ujar Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro usai meresmikan Rumah Demokrasi di Sukoharjo, Selasa (24/1).

Juri mengakui, pembangunan RPP tidak bisa mengkover semua daerah. Ia menyarankan, bagi KPU di daerah yang mendapat dukungan anggaran bisa juga membangun dan mengembangkannya sendiri sebagai sarana belajar dan pusat data pemilu.

“Dengan pembangunan RPP ini kami berharap bisa digunakan menjadi tempat diskusi maupun studi tentang berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan akhirnya tentu mampu meningkatkan jumah partisipasi pemilih, terutama dari kalangan pemilih pemula yang saat ini belum begitu tertarik tentang berdemokrasi yang baik,” jelasnya.

Rumah Pintar Pemilu ini, lanjut dia, bisa digunakan untuk kegiatan apa saja berkaitan dengan pemilu dan oleh siapa saja. Termasuk konsultan politik dalam mencari data.

Rumah Demokrasi yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo diresmikan oleh Ketua KPU RI. Pusat kegiatan pendidikan dan sosialisasi tentang demokrasi dan politik ini dilengkapi perpustakaan dan dokumentasi proses pemilu sejak tahun 1955. Di ruangan perpustakaan tersebut terdapat banyak buku bacaan politik yang bisa dibaca oleh masyrakat dan pelajar yang ingin mengetahui proses berdemokrasi maupun pelajaran politik.

“Rumah demokrasi ini juga sebagai pusat diskusi dan simulasi pemilu. Ada juga ruang audio visual. Saat ini belum semua data dan dokumen pelaksanaan pemilu ada, kedepan akan diupayakan untuk dilengkapi,” tandasnya.

Salam Admin ArenaDewa

ArenaBerita.com – Diduga Bersaksi Palsu, Ketua FPI DKI Dipolisikan. Ini 3 Data Kepalsuannya, Yang Nomor 3 Bikin Kaget…!

ArenaBerita.com – Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewakili kliennya melaporkan seorang saksi dalam persidangan kasus perkara dugaan penodaan agama, Muchsin Alatas yang juga Ketua Front Pembela Islam DKI Jakarta. Kuasa hukum Ahok, Wayan Sudirta, bersama rekan-rekannya mendatangi Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, pada Senin malam, 23 Januari 2017.

“Kami sudah melaporkan saudara Muchsin dengan Pasal 242, memberikan keterangan palsu,” kata Wayan usai melapor ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.

 Dalam laporan polisi dengan nomor LP/390/I/2017/PMJ/DIT. RESKRIMUM tanggal 23 Januari 2017, Wayan dan timnya melaporkan Muchsin Alatas atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Ia menyebutkan, keterangan palsu itu di antaranya:
1. kesaksian Muchsin yang tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mengatasnamakan perwakilan 39 organisasi masyarakat untuk melaporkan Ahok.

2. Pengakuan disidang membuat laporan terhadap Ahok pada 3 Oktober 2016, padahal  tanggal 7 Oktober 2016.

3. Klaim tentang adanya ribuan pesan singkat dari masyarakat Kepulauan Seribu yang melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Faktanya Muchsin tidak bisa menunjukkan ribuan pesan singkat tersebut dengan menyebut sudah dihapus dari ponselnya.

Kuasa hukum Ahok lainnya, Rolas Sitinjak, mengaku membawa sejumlah barang bukti dalam laporan yang dibuatnya. Antara lain rekaman persidangan pada 3 Januari 2017, transkrip persidangan, artikel pemberitaan, dan saksi-saksi. Muchsin merupakan saksi pelapor kedua yang dipolisikan setelah Novel Chaidir Bamukmin.(ArenaBerita.com)