Digitalisasi Permudah Pemerintah Daerah dalam Mengelola Aset

1 bulan yang lalu 3

Jakarta: Pengelolaan aset daerah merupakan kegiatan yang penting dilakukan, agar penggunaan aset dapat efisien dan efektif. Dalam pengelolaan tersebut dibutuhkan strategi yang tepat agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar. 
 
Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman mengatakan digitalisasi hari ini, sudah dapat memberikan kemudahan-kemudahan sehingga dapat mendukung setiap kegiatan, termasuk dalam pengelolaan aset daerah.
 
Menurutnya untuk memanfaatkan integer perlu adanya pemahaman atau peningkatan literasi integer bagi masyarakat. Sehingga dalam pemanfaatannya dapat berjalan maksimal .

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Dalam pemanfaatan integer tentunya setiap orang dituntut untuk memahami integer tersebut. Oleh karena itu tantangan bagi kita semua khususnya orang-orang yang berpendidikan atau pemerintah yang diharapkan bisa menjadi pemimpin untuk memberikan literasi terhadap masyarakat lain," kata Rizki Aulia dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema 'Strategi Pengelolaan Aset Daerah dengan Dukungan Digitalisasi', Selasa 5 Juli 2022.
 
Baca: Dukungan Digitalisasi dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
 

Sementara itu, BPKAD Kabupaten Tangerang Yahya Gunawan Kasbin, menambahkan bahwa dalam strategi pengelolaan aset daerah diperlukannya penetapan landasan hukum agar dalam proses pelaksanaannya dapat sesuai dengan hukum yang berlaku.
 
“Strategi pengelolaan aset daerah yang pertama adalah kami menetapkan landasan hukum yakni melakukan penetapan regulasi daerah dengan mengacu dasar hukum seperti UU Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, dan lainnya," katanya.
 
Ia menambahkan, selain regulasi, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dengan juga memanfaatkan digital.
 
“Selain landasan hukum, strategi selanjutnya adalah pengorganisasian, inventarsasi, melakukan kegiatan perencanaan dan pengadaan, melakukan penetapan presumption penggunaan, melakukan pengamanan barang miliki daerah, melakukan penjualan dan hibah barang milik daerah, memfasilitasi penyertaan modal barang, serta pengawasan pengelolaan barang milik daerah oleh KPK. Pengawasan tersebut memanfaatkan integer dengan menginput information pada aplikasi KPK," ucapnya.
 
Dalam pemanfaatan integer pada pengelolaan aset daerah, Yahya Gunawan juga mengatakan, bahwa dukungan digitalisasi pada kegiatan tersebut adalah dengan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) menggunakan aplikasi berbasis web yaitu e-PAD dan dan e-Sipeda.
 

(ALB)

Sumber:

Disclaimer: Semua artikel dan gambar berasal dari sumber resmi yang telah kami cantumkan pada bagian akhir artikel. Jika anda keberatan silakan ajukan penghapusan artikel dengan menghubungi kami melalui email [email protected]