Foto: Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, DIY, Jumat (22/5/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Jakarta, Arena Berita –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perilaku perusahaan minyak sawit (CPO) di Indonesia yang melakukan praktik manipulasi. Akibatnya, kata dia, pendapatan negara tidak sesuai dari yang seharusnya. Belum lagi, devisa diparkir di luar negeri.
Hal itu diungkapkannya dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).
Kata dia, hal itu terungkap setelah BPK melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal banyaknya perusahaan melakukan under invoicing. Perusahaan-perusahaan itu, sambungnya, mempermainkan harga ekspor.
Kemudian, tuturnya, Presiden Prabowo memerintahkan Purbaya untuk segera menindaklanjuti laporan itu.
“Harganya dimainin lebih rendah dibandingkan dari harga dijual atau kadang-kadang volume diturunkan. Jadi mereka bisa dibilang sebagian diselundupkanlah. Jadi habis itu beliau nanya ke saya, coba kamu pelajari,” beber Purbaya.
“Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya ekspor ke AS nggak langsung, mereka lewat pedagang perantara di Singapura,” kata Purbaya.
Dalam praktiknya, sambung dia, perusahaan melaporkan harga ekspor hanya setengah dari yang dijual dari Singapura ke AS.
“Jadi saya periksa. Pedagang perantara perusahaannya dia juga. Harga ke Singapura, setengah dari harga dari Singapura ke Amerika,” ungkap Purbaya.
“Jadi saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya. Pajak pendapatan juga separohnya. Devisa lebih sedikit dan parkir di luar negeri,” tukasnya.
Purbaya pun mengungkapkan rencananya untuk memperketat pengawasan di Bea Cukai. Hanya saja, ungkapnya, di Bea Cukai gampang terjadi kebocoran.
“Jadi Pak Presiden pikir, ya sudah kita beresin aja sekalian. Kita buat badan pengekspor, namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Semua ekspor hanya bisa lewat situ. Yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia,” ujarnya.
“Dengan approach seperti itu, yang tadinya under invoicing hilang. Untuk saya saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat. Mungkin lebih. Karena dari income tax, penghasilan lain-lain, export tax. Yang penting barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Uang saya lebih banyak, bisa dipakai untuk program pemerintah, termasuk pendidikan dan pembangunan di daerah,” tegas Purbaya.
Karena itu lah, ujarnya, langkah Presiden Prabowo mengontrol ekspor sumber daya alam lewat DSI merupakan langkah strategis.
Sumber:
