Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, Arena Berita –
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketegangan antara Polri dan Kejaksaaan yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Kami mendesak Presiden Prabowo selaku Kepala Negara untuk segera mengambil langkah darurat dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen atau mengoptimalkan Menko Polkam melakukan clearing house guna meredam benturan di lapangan secara instan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Di sisi lain, Benny pun mengingatkan kepada pimpinan Polri maupun Kejaksaan, agar sama-sama tetap menjaga marwah lembaga masing-masing.
“Kami juga mengingatkan Kapolri dan Jaksa Agung bahwa institusi yang mereka pimpin adalah milik rakyat, bukan milik golongan. Hentikan segala bentuk unjuk kekuatan (show of force) yang tidak perlu di ruang publik, dan kembalilah pada koridor hukum,” ujarnya.
Legislator Demokrat ini mengatakan, konflik Kejaksaan-Polri adalah alarm keras bagi eksistensi negara hukum sehingga DPR tidak boleh pasif dan sekadar menjadi penonton.
“Hak Angket adalah jalan konstitusional untuk menyelamatkan institusi penegak hukum kita dari kehancuran kredibilitas, sekaligus memastikan roda pemerintahan Presiden Prabowo berjalan di atas rel penegakan hukum yang bersih, berwibawa, dan bebas dari ego sektoral,” ungkapnya.
Mengenai kasus hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Benny pun menyarankan agar penanganannya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab jika ditangani oleh Kejaksaan Agung, ia khawatir akan ada konflik kepentingan mengingat Kejagung adalah tempat Febrie sebelumnya bernaung.
“Serahkan ke KPK penanganan kasus tersebut agar lebih obyektif, terbuka, dan tuntas. Juga untuk mencegah benturan kepentingan,” imbuhnya.
“Dan rakyat juga harus terus ikut memonitor penanganan kasus tersebut demi memastikan penanganan kasus hukum berjalan secara adil dan kredibel,” demikian Benny.
Sumber: RMOL
