Ilustrasi. Jalan rusak di Lampung, warga patungan karena bantuan pemprov tak kunjung datang. (Arsip Istimewa)
Lampung, Arena Berita –
Aksi swadaya masyarakat bergotong-royong memperbaiki jalan rusak di sejumlah wilayah Provinsi Lampung yang viral di media sosial menyentil pemerintah daerah. Warga kecewa dan enggan menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung yang tak kunjung datang.
Warga memilih membangun jalan di lingkungan mereka dengan kemampuan sendiri lewat aksi patungan.
Salah satu yang viral adalah aksi warga Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Gaung, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur yang memperbaiki jalan di lingkungan tempat mereka tinggal dengan dana pribadi atau swadaya.
Bahkan, seorang warga secara tegas menyatakan menolak membayar pajak tahun ini karena dananya dialihkan untuk perbaikan jalan mandiri.
“Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya bangun jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung,” ujar pria dalam video tersebut.
Aksi serupa juga terjadi di Dusun 45 Margodadi, Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan keterangan warga, jalan di wilayah mereka tidak pernah tersentuh pembangunan sejak tahun 1980.
Demi memperbaiki jalan sepanjang 138 meter, warga rela patungan Rp100 ribu per kepala yang dicicil selama dua bulan.
Uniknya, warga Pesawaran tersebut mengunggah video yang meminta bantuan secara terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Warga berharap bantuan semen sekitar 300 sak untuk menuntaskan sisa pembangunan jalan sepanjang 180 meter lagi.
“Pak Dedi Mulyadi yang baik hati dan selalu membantu rakyat kecil, mudah-mudahan postingan ini lewat di beranda bapak. Mohon di bantu dishare buat teman-teman semua, biar pak Dedi melihat postingan ini. Mudah-mudahan pak KDM Bapak Aing bisa membantu kami,” ucapnya.
Fenomena pembangunan jalan swadaya oleh warga ini juga merebak di wilayah lain, seperti di Desa Kasui Pasar, Kabupaten Way Kanan, di mana warga membenahi jalan rusak sepanjang 2 kilometer, yakni dari Donomulyo hingga Simpang Banjit. Selain itu juga di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Gubernur Lampung ‘ngeles ‘terbentur regulasi
Menanggapi maraknya aksi warga membangun jalan secara swadaya itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berdalih Pemerintah Provinsi belum bisa mengintervensi langsung pembangunan jalan di tingkat desa, karena terhalang regulasi dan pembagian kewenangan.
“Kami sedang berupaya mencari mekanismenya agar Pemprov bisa melakukan intervensi terhadap jalan desa. Tetapi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini belum memungkinkan, dan kami masih mempelajari regulasinya,” ujar Mirza, Selasa (21/7).
Mirza mengapresiasi semangat gotong-royong warga, sekaligus menyadari bahwa fenomena ini menjadi gambaran betapa besarnya kebutuhan perbaikan infrastruktur di tingkat tapak.
Pemprov Lampung, tegasnya, tidak menutup kemungkinan untuk ikut membantu jika skema pembiayaan dan aturan hukumnya kelak memungkinkan.
Meski membuka peluang untuk berkolaborasi dengan desa di masa depan, Mirza mengklaim bahwa prioritas utama Pemprov Lampung saat ini adalah menyelesaikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Pemprov Lampung diklaim menargetkan 95 persen kondisi jalan provinsi masuk kategori mantap pada tahun 2030. Menurutnya, kemantapan jalan provinsi Lampung saat ini, baru mencapai kisaran 82-86 persen.
“Untuk saat ini, prioritas kami adalah perbaikan jalan provinsi. Jika nantinya ada anggaran yang bisa dialokasikan dan regulasinya memungkinkan untuk didistribusikan ke desa, pasti akan kami lakukan,”pungkasnya.
Sumber: CNN Indonesia
