Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo jadi tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. (Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta, Arena Berita —
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah sebagai end user atau penerima terakhir dari produk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Suyudi mengungkap hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11). Peran Listyo sebagai end user adalah hasil dari penyidikan polisi.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Peran Listyo tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Suyudi juga mengungkap peran tiga tersangka lain yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Peran Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026 diduga sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Kemudian Irjen Eko Hadi yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar Suyudi.
Selanjutnya, Irjen Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026. Suyudi berkata Ahrie diduga menerima perintah dari Jenderal Listyo kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahri kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, Ahrie juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.
Suyudi berkata keempat tersangka ditahan dengan waktu berbeda. Listyo ditahan sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026.
“Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” katanya.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.
Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
DPR memanggil Suyudi dan jajarannya untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus penyadapan yang dilakukan sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang.
Bareskrim Mabes Pori sudah menetapkan total empat tersangka, salah satunya Kapolri era Presiden Jokowi, Listyo Sigit Prabowo.
Sumber: CNN Indonesia
