Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Jakarta, Arena Berita –
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebanyak enam kali sejak Februari 2025 hingga April 2026.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan BPS baru bisa memperbarui 90% dari DTSEN yang memang sebelumnya dikumpulkan dari DTKS 2015 dan Regsosek 2022.
“Per 8 April kemarin, DTSEN sudah dimutakhirkan dan sudah diserahkan oleh Ibu Kepala BPS ke Pak Mensos kemarin,” papar Sonny.
Dari hasil pemutakhiran terakhir, DTSEN sudah mencakup 95,30 juta keluarga dari 289,3 juta record individu penduduk Indonesia. Adapun, persentase pemutakhiran telah mencapai 17,51%.
Adapun, DTSEN terdiri dari record individu dan record keluarga. Namun, DTSEN juga ternyata memiliki data individu dan keluarga yang tidak tinggal di Indonesia.
Kemudian, data individu yang sudah meninggal tetapi tidak terkonfirmasi dan individu dengan NIK ganda. Lebih lanjut, cakupan DTSEN a.l. ground checking Kemensos, LPG, BPJS TK, BPJS Kesehatan PBI dan sejumlah data dari beberapa Pemda a.l. Pemda Gianyar, Surabaya dan Halmahera Tengah.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan hasil pemutakhiran pada DTSEN Volume 2 Tahun 2026 ini terbagi ke dalam record keluarga dan individu.
Terdapat perubahan pada hasil pemutakhiran versi 1 dan versi 2, pada record keluarga sebelumnya tercatat 95,0 juta keluarga, di versi ke-2 bertambah menjadi 95,3 juta keluarga. Sementara pada record individu dari sebelumnya 289,0 juta individu, di versi ke-2 menjadi 289,3 juta individu.
“Ini kami mutakhirkan ada yang meninggal sekitar 314 ribu berdasarkan SIAK, dan waktu kami ground check juga kami menemukan ada yang meninggal 356 ribu. Tetapi juga ada yang lahir baru, ada yang melakukan reaktifasi NIK dan kartu keluarga, sehingga net-nya tadi yang sudah saya sampaikan,” katanya
Amalia menambahkan berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN ini, BPS juga menemukan adanya inclusion error sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang merupakan penerima bansos di Desil 5 ke atas.
“Kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11,014 (KPM) atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos Triwulan ke-1. Di mana total penerima bansos Triwulan ke-1 adalah sebesar 18,15 juta keluarga,” pungkasnya.
Sumber: CNBC Indonesia
