Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (7/10/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Jakarta, Arena Berita –
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM mencatat wilayah Papua memiliki 11 wilayah kerja (WK) atau blok migas dengan total produksi minyak mentah mencapai 14 ribu barel per hari (mbopd).
Saat ini, pemerintah tidak hanya foks pada peningkatan produksi, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan Participating Interest (PI) 10 persen, serta transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.
Hingga Mei 2026, tercatat terdapat 11 WK migas di area Papua yang mencakup tahap produksi, pengembangan, hingga eksplorasi. Wilayah produksi antara lain dikelola oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP.
Selain itu, terdapat wilayah pengembangan oleh Genting Oil Kasuri dan beberapa wilayah eksplorasi seperti Bobara, Semai Tiga, dan Gaya. Hal ini menunjukkan bahwa Papua menjadi salah satu kawasan strategis bagi masa depan pengembangan migas di Indonesia.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada sinergi antarpemangku kepentingan dan kekuatan SDM di daerah maupun di pusat.
“Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” kata Laode dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/5).
Pemerintah terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini berada di angka 14 mbopd dan gas bumi sebesar 2.000 juta standar kak kubik per hari (mmscfd).
Selain melalui pengembangan lapangan baru, pemerintah juga mendorong reaktivasi sumur-sumur idle dan menggunakan teknologi seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta horizontal drilling untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.
Selain itu, pemerintah daerah di Papua memiliki kesempatan besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri melalui kebijakan DBH dan pemberian PI sebesar 10 persen.
“Melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal,” jelas Laode.
Industri migas juga memberikan dampak penyerapan tenaga lokal. Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33 persen merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas serta universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata Laode.
Sumber:
