Foto: Profil Mojtaba Khamenei. (Istimewa)
Arena Berita –
Kontroversi besar mengguncang elite politik Iran setelah seorang mantan anggota tim perunding negara itu mengungkap isi surat yang diklaim sebagai korespondensi rahasia dari pemimpin tertinggi Iran terkait negosiasi dengan Amerika Serikat. Pengungkapan tersebut memicu ancaman proses hukum, tuntutan pemecatan dari parlemen, hingga pengunduran diri seorang pejabat senior penyiaran negara.
Dilansir The Guardian, Senin (22/6/2026), Mahmoud Nabavian, yang pernah menjadi anggota tim negosiasi Iran dalam putaran pembicaraan sebelumnya dengan AS di Islamabad, kini menghadapi tekanan politik yang makin besar setelah tampil di televisi nasional Iran dan membeberkan apa yang ia sebut sebagai isi surat-surat rahasia dari pemimpin tertinggi Iran.
Nabavian saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional Iran. Dalam wawancara yang disiarkan oleh televisi pemerintah, ia mengaku telah melihat surat-menyurat rahasia yang ditulis oleh Mojtaba Khamenei, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi Iran menilai tim negosiasi telah melampaui mandat yang diberikan.
Siaran tersebut akhirnya diputus secara mendadak, namun baru setelah Nabavian menyampaikan klaim sensitif mengenai isi korespondensi tersebut.
Tak lama setelah insiden itu, arsip wawancara dihapus dari platform penyiaran negara. Sekitar satu jam setelah siaran yang disensor tersebut, seorang pejabat senior di lembaga penyiaran pemerintah juga dilaporkan mengundurkan diri.
Pernyataan Nabavian segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Juru bicara tim negosiasi Iran menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai informasi lama yang telah dipelintir.
Sementara itu, televisi pemerintah Iran menyatakan bahwa komentar Nabavian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Penyiar negara menyebut pernyataannya sebagai “bukti adanya pelanggaran hukum dan layak untuk dituntut secara hukum”.
Di sisi lain, tokoh-tokoh yang berada di kubu Mohammad Bagher Ghalibaf, kepala negosiator Iran dalam pembicaraan terbaru di Swiss, menuntut agar pihak yang membocorkan informasi rahasia tersebut segera diidentifikasi.
Kalangan sentris dan reformis juga kembali melontarkan kritik terhadap lembaga penyiaran negara Iran, IRIB. Mereka selama bertahun-tahun menuduh media pemerintah itu bertindak sebagai alat politik kelompok garis keras yang berafiliasi dengan Front Paydari atau Front Stabilitas, kelompok yang selama ini didukung Nabavian.
Terlepas dari polemik kebocoran dokumen, insiden ini juga dianggap membuka tabir mengenai sejauh mana keterlibatan pemimpin tertinggi Iran dalam proses perundingan dengan AS.
Selama ini, banyak pihak menganggap Khamenei hanya memberikan arahan umum. Namun pengungkapan Nabavian mengindikasikan bahwa pemimpin tertinggi terlibat secara langsung dalam detail perundingan.
Laporan yang beredar menyebut tim negosiasi bahkan pernah menunggu hingga dua pekan untuk memperoleh petunjuk mengenai langkah berikutnya dalam pembicaraan. Selama proses tersebut, Khamenei disebut mengirimkan berbagai pertanyaan rinci kepada para perunding.
Pemimpin tertinggi Iran sendiri tidak banyak tampil di hadapan publik sejak dimulainya pembicaraan terbaru. Ia tidak mengeluarkan rekaman suara maupun pidato publik dan lebih sering menyampaikan pandangannya melalui pernyataan tertulis.
Dalam surat kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang dipublikasikan pada Kamis lalu, Khamenei mengakui bahwa ia memiliki pandangan berbeda mengenai hasil perundingan dibandingkan presiden, namun memilih menghormati penilaian Pezeshkian dalam kondisi tertentu.
Sebelas Syarat untuk Melanjutkan Negosiasi
Menurut Nabavian, pemimpin tertinggi Iran sebenarnya menetapkan 11 syarat yang harus dipenuhi sebelum negosiasi dapat dilanjutkan.
Syarat-syarat tersebut mencakup kompensasi dari AS, pengakuan atas hak Iran untuk terus memperkaya uranium, pencabutan sanksi, pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri, serta pengakuan penuh atas kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
Nabavian mengEklaim Khamenei secara khusus menekankan posisi Iran atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Menurutnya, Khamenei menegaskan pentingnya “monopoli Iran atas pengelolaan Selat Hormuz, pemungutan biaya dari kapal-kapal yang melintas, pembatasan terhadap kapal-kapal musuh, serta pengalokasian pendapatan dari biaya tersebut kepada rakyat, keluarga para syuhada, dan para veteran”.
Ia juga mengklaim bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz hanya boleh dilakukan apabila Amerika Serikat terlebih dahulu menyetujui pembayaran kompensasi kepada Iran.
Amerika Serikat memang telah menyetujui pembentukan dana pembangunan senilai US$350 miliar, namun Washington menegaskan tidak akan menjadi penyumbang dana tersebut.
Tuduhan Tim Negosiasi Langgar Instruksi
Nabavian lebih jauh mengeklaim bahwa Khamenei pernah mengirim pesan kepada tim negosiasi yang berisi kritik keras terhadap hasil pembicaraan sebelumnya.
Menurut Nabavian, isi pesan itu berbunyi: “Apa yang disepakati dalam perundingan Pakistan sama sekali berbeda dari apa yang seharusnya terjadi dan merupakan syarat legitimasi perundingan tersebut, sehingga perundingan harus dihentikan.”
Pernyataan itu merujuk pada pembicaraan di Islamabad yang dalam praktiknya memang membahas sejumlah aspek program nuklir Iran. Setelah wawancara televisi dihentikan, Nabavian melanjutkan argumentasinya melalui saluran Telegram miliknya.
Ia membantah telah membocorkan dokumen rahasia dan menegaskan dirinya hanya menyampaikan fakta kepada publik. Menurut Nabavian, berdasarkan nota kesepahaman yang sebelumnya telah disusun, terdapat empat syarat utama yang harus dilaksanakan sebelum perundingan resmi dimulai.
Empat poin tersebut adalah berakhirnya pendudukan di Lebanon dan penarikan penuh, pembukaan blokir dana Iran oleh AS, pencabutan blokade, dan pencabutan sementara sanksi.
Ia kemudian mempertanyakan apakah keempat syarat tersebut benar-benar telah dipenuhi sebelum pejabat Kementerian Luar Negeri Iran berangkat ke Jenewa untuk melakukan negosiasi. Nabavian juga mempertanyakan mengapa masyarakat tidak diberi tahu mengenai arahan yang menurutnya berasal langsung dari pemimpin tertinggi Iran.
“Apakah itu berarti rakyat tidak boleh mengetahui apa perintah imam dan mengapa para pelaksana mengabaikannya?” katanya.
Sumber: CNBC Indonesia
