Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)
Jakarta, Arena Berita –
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membangun kepemimpinan intelektual yang merujuk pemikiran Bung Karno dan berorientasi pada perubahan struktural sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan guna mempercepat jalan kemakmuran dan keadilan.
“Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial,” kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu. Forum yang berlangsung sejak 26 Oktober itu diikuti perwakilan cabang dari Aceh hingga Papua.
Hasto, yang juga dosen Universitas Bung Karno, menempatkan kepemimpinan intelektual lahir dari dialektika peradaban dunia, best practices para pemimpin revolusioner, dan cita-cita masa depan berdasarkan problem strukrural yang dihadapi rakyat Indonesia.
Perjuangan ideologis GMNI tersebut, lanjut Hasto, memerlukan kepemimpinan strategik.
“Selain pertajam pemahaman terhadap ideologi, kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, kultur organisasi, dan memastikan fungsi-fungsi organisasi harus menjadi fokus kaderisasi GMNI,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga memberi kritik terkait dengan kultur patron-client yang masih sering terjadi di tubuh GMNI.
“Strategic leadership, ideologi, dan pelembagaan Partai menempatkan berjalannya fungsi-fungsi organisasi dan membangun kultur partai yang egaliter. Terlebih dengan Marhaenisme yang menekankan pentingnya keberpihakan pada rakyat tertindas, kesetaraan dan anti feodalisme. Patron client bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis dari kultur GMNI,” kata Hasto.
Karena itulah setiap kader GMNI harus mempelajari teori kritis. Di kampus tempatnya mengajar, Hasto mengaku membekali mahasiswa dengan teori-teori kritis yang membongkar relasi kuasa di balik setiap kebijakan.
“Teori kritis itu penuh dengan gugatan. Teori kritis itu selalu mencari apa relasi dengan kekuasaan. Teori kritis itu selalu berbicara di balik kebijakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan,” tuturnya.
Karena itu, dia menilai GMNI sudah waktunya melengkapi diri dengan khazanah teori sosial yang mapan.
“GMNI sudah saatnya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran kritis tentang diskursus. Misalnya Anda bisa pelajari teori dari Pierre Bourdieu, Anda bisa belajar teori tentang power dari Hannah Arendt,” kata hasto.
Pentingnya geopolitik Bung Karno berangkat dari realitas bahwa geografi bersifat permanen, sementara aktor dan konstelasi kekuasaan terus berubah.
“Pemikiran geopolitik Soekarno itu sangat relevan di dalam melihat bagaimana dinamika konstelasi dunia dan dari situlah Indonesia merumuskan kepentingan nasional,” ujarnya.
Dilanjutkannya, geopolitik Bung Karno bertujuan mewujudkan visi agar Indonesia menjadi negara terkuat di Samudera Indonesia dan menuju masa depan di Pasifik.
“Kita bisa belajar dari Singapura tentang supremasi hukum, meritokrasi, sistem pendidikan dan kesehatan, serta kepemimpinan visioner yang juga sangat teknokratis,” tegasnya.
Hasto menutup dengan menegaskan fungsi kepemimpinan intelektual sebagai kompas.
“Hanya dengan kepemimpinan intelektual kita bisa tahu terhadap arah masa depan. Hanya dengan kepemimpinan intelektual, kita bisa mengetahui jalan terpendek untuk memperebutkan masa depan itu,” tuturnya.
Sumber: Antara
