Foto: Kawasan Mangrove Pesisir Pantai Utara Jawa (Dok.Kementerian PUPR)
Jakarta, Arena Berita –
Sejumlah wilayah di pesisir Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman risiko genangan di masa depan. Fenomena itu terjadi karena daerah tersebut mengalami penurunan tanah dan kenaikan muka laut yang makin tinggi.
Laju kenaikannya bervariasi sekitar 2,4 hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun. Kondisi ini terjadi di daerah pesisir yakni Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Syetiawan menjelaskan pengamatan wilayah pesisir dilakukan dengan berbagai pendekatan geodesi dan penginderaan jauh.
Penggunaan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan teretris, hingga pemodelan geospasial multidata jadi bagian penting dalam aktivitas pemetaan dinamika deformasi di wilayah pesisir.
“Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station [InaCORS] juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura. Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar
(SAR),” kata Agung, dikutip dari laman BRIN, Selasa (2/6/2026).
Salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah di daerah pesisir karena eksploitasi air tanah. Agung mengatakan kebutuhan air bersih dan aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname membuat peningkatan tekanan pada cadangan air tanah.
Dengan pemodelan sederhana bath up model, sejumlah wilayah pesisir itu juga berpotensi mengalami genangan permanen jika tidak dilakukan dengan mitigasi yang tepat.
Bahkan area genangan ditemukan mengalami perluasan, yakni di Kawasan Muara Gembong serta sejumlah wilayah pesisir di Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Penyebabnya karena kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
Agung mengingatkan untuk mempertimbangkan hasil kajian geospasial yang komprehensif saat membangun infrastruktur mitigasi seperti giant sea wall. Dengan begitu penanganan dapat ditentukan secara tepat.
Selain itu, kebijakan berbasis data geospasial untuk mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan dinilai penting. Termasuk dengan pengendalian sumur bor, rehabilitasi mangrove, dan evaluasi pembangunan tanggul laut.
“Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk generasi masa depan,” ucapnya.
Kondisi Pantura yang sudah genting sempat diungkap oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai-sampai, AHY mengumpulkan para pejabat di Indonesia seperti Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, beberapa wakil menteri, perwakilan lembaga, dan kepala daerah, pada Senin (4/5/2026).
AHY mengungkapkan Pantura Jawa saat ini kondisinya memprihatinkan karena potensi bencana makin besar. Tiap tahunnya penurunan permukaan tanah mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Pantura Jawa juga dihadapi oleh kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari pemanasan global karena air laut naik mulai 0,8 cm hingga 1,2 cm per tahun.
“Ini mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga dan lain-lain,” katanya.
AHY memperingatkan, tanpa intervensi serius, penggenangan air laut di Pantura pada 2050 bisa jauh lebih parah. Selain banjir rob, masyarakat pesisir juga mulai menghadapi ancaman krisis air bersih.
Sumber: CNBC Indonesia
