Partai Arab Joint List memilih tidak bergabung dengan koalisi Gadi Eisenkot, namun akan mendukung dari luar untuk menggulingkan Netanyahu. (FOTO:AFP/JOHN LAMPARSKI).
Arena Berita —
Partai Arab, Joint List memilih untuk tak bergabung dengan koalisi Gadi Eisenkot yang berupaya membentuk pemerintahan. Namun, mereka menyatakan bakal mendukung blok tersebut dari luar agar Benjamin Netanyahu tak lagi duduk di kursi perdana menteri.
Ketua Joint List Ahmad Tibi mengatakan tak ingin pemerintah potensial dalam hal ini Eisenkot kesulitan membentuk koalisi karena penolakan dari partai sayap kanan terhadap partai Arab.
“Kami tak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Proses koalisi (kami ingin) lebih mudah bukan sulit,” kata Tibi dalam wawancara Meet the Press, Sabtu (31/10) melansir dari Jerusalem Post.
Joint List meraih 11 kursi dalam pemilihan umum yang digelar pekan lalu. Partai Arab lain, Ra’am meraih 8 kursi. Sementara itu, blok Eisenkot mengamankan 48 kursi, dan blok Netanyahu 53 kursi. Kedua blok itu perlu suara lain untuk mencapai mayoritas 61 kursi dan membentuk pemerintahan.
Blok Netanyahu sudah jelas menolak partai Arab gabung ke koalisi. Dia bahkan berulang kali menyebut partai itu mendukung organisasi yang dicap teroris. Sementara itu, Eisenkot telah membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung asal bersedia memenuhi syarat.
Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Di kesempatan ini, Tibi menegaskan meski di luar koalisi anggota mereka di parlemen akan mendukung pergantian ketua parlemen Amir Ohana dan bakal memberi suara penolakan atas mosi tidak percaya yang diajukan partai Netanyahu, Likud, ke pemerintah potensial.
Tibi mengatakan akan mendukung koalisi dari luar sebagai imbalan atas kesepakatan termasuk soal penanganan kejahatan terhadap warga Arab-Israel dan pengakuan desa-desa Badui.
Pembentukan koalisi dan pemerintahan Israel kali ini disebut-sebut bakal alot. Oposisi dan petahana sama-sama menghadapi situasi sulit karena harus menampung berbagai kepentingan partai lain yang bisa jadi berbenturan dengan kepentingan mereka.
Negosiasi dan pembentukan pemerintahan ini juga diprediksi akan memakan waktu lama. Setelah hasil pemilu resmi keluar, presiden memanggil perwakilan partai yang lolos ke parlemen meski tak ada yang meraih suara mayoritas.
Presiden kemudian menganalisis dan memilih calon yang dinilai sangat potensial untuk membentuk koalisi dan pemerintahan sehingga kursi 61 bisa tercapai. Biasanya, dia akan menunjuk pemimpin partai dengan suara terbanyak.
Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan presiden memilih calon dari partai dengan suara yang tak begitu besar. Ini pernah terjadi saat presiden menunjuk Naftali Bennett untuk menjadi PM.
Setelah presiden menunjuk kandidat potensial PM, dia akan memberi waktu hingga 28 hari agar calon itu membentuk koalisi dan pemerintahan. Jika gagal, presiden akan memilih kandidat lain dan memberi waktu 28 hari untuk tujuan yang sama.
Jika penunjukkan tersebut gagal, mandat dikembalikan ke parlemen. Parlemen diberi waktu 21 hari untuk mencari calon terkuat yang bisa mengumpulkan 61 dukungan. Jika periode ini gagal lagi, parlemen secara otomatis dinyatakan bubar dan Israel harus menggelar pemilu ulang dalam waktu 90 hari.
;
Sumber: CNN Indonesia
